DAPATKAN UANG CUMA-CUMA DISINI ..!

Ongkos Cekak, Dokter di Pedalaman Teriak

Senin, 04 Juli 2011

Dokter yang bertugas di pulau-pulau pedalaman Kota Batam, Kepulauan Riau, kesulitan dalam hal mobilitas. Uang tunjangan transportasi yang mereka dapat dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dirasakan masih kurang. Pemerintah Kota Batam sendiri belum mengalokasikan anggaran tersebut.

Terus terang, tunjangan transportasi kami tak cukup untuk mengunjungi keluarga-keluarga di pulau-pulau pedalaman.
-- Rup Dameyanti Hasibuan

"Kami sudah mengajukan permintaan kepada Pemerintah Kota Batam melalui provinsi agar kami bisa diberi insentif untuk transportasi. Terus terang, tunjangan transportasi kami tak cukup untuk mengunjungi keluarga-keluarga di pulau-pulau pedalaman," kata Rup Dameyanti Hasibuan, salah seorang dokter keluarga di pulau pedalaman Kota Batam, Senin (4/7/2011).

Menurut Dameyanti, dokter keluarga menerima tunjangan transportasi dari Pemerintah Provinsi (pemprov) Kepulauan Riau (kepri) senilai Rp 1,5 juta per tahun. Artinya, jika uang tersebut dibagi untuk setiap bulan, nilainya hanya menjadi Rp 125.000.

Dibandingkan dengan tuntutan mobilitas ke pulau-pulau pedalaman, dana tersebut dinilai masih kurang. Akibatnya, guna memenuhi target kunjungan, dokter acapkali menumpang perahu penduduk. Permasalahannya, belum tentu ada perahu warga yang bergerak sesuai jadwal kunjungan.

Di sisi lain, transportasi reguler antarpulau-pulau pedalaman juga belum ada. Jika menyewa perahu, biayanya sangat mahal.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Riky Indrakari, mengatakan bahwa permintaan dokter keluarga tersebut sangat rasional. Namun demikian, hal itu belum sempat dialokasikan dalam APBD 2011.

"Mereka (dokter keluarga) baru ditempatkan Mei lalu, jadi belum sempat dibahas antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD. Prinsipnya saya setuju, paling cepat dianggarkan tahun depan. Tapi, bisa juga bentuknya tidak harus insentif uang, melainkan penyediaan bis air. Itu nanti akan kami bicarakan, mana yang terbaik," kata Riky.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Tjetjep Yudiana, menyatakan, pihaknya mengharapkan pemerintah kota dan kabupaten bisa mengalokasikan anggarannya untuk insentif transportasi dokter keluarga. Besar dan bentuknya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Adapun dokter keluarga adalah program Pemprov Kepri untuk pelayanan kesehatan masyarakat di pulau-pulau pedalaman atau terpencil. Konsepnya adalah dokter berkunjung ke masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan, menangani pasien, dan memberi penyuluhan.

Target kunjungan setiap dokter tersebut sebanyak lima rumah per hari. Mereka berstatus sebagai pegawai tidak tetap dan bertugas sebagai dokter pelayanan primer. Pada Mei dan Juni, Pemprov Kepri telah menempatkan total 100 dokter keluarga di tujuh kota dan kabupaten. Sebagian di antaranya di Kota Batam.

Sejauh ini, fasilitas pelayanan kesehatan di pulau pedalaman Kota Batam, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Batam, antara lain adalah 20 puskesmas pembantu dan 23 puskesmas keliling di darat dan laut. KOMPAS.com

0 komentar:

Poskan Komentar