DAPATKAN UANG CUMA-CUMA DISINI ..!

Pramono: "Nazaruddin Lagi Apes Saja"

Selasa, 09 Agustus 2011

Tertangkapnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan pemerintah dan aparat penegak hukum Indonesia. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Nazaruddin tertangkap karena sedang bernasib sial.

Kan yang menangkap bukan pemerintah, polisi dan interpol kita, oleh polisi lokal. Lagipula, itu bukan karena kesengajaan, bukan by design. Nazaruddin lagi apes saja.
-- Pramono Anung

"Kan, yang menangkap bukan pemerintah, polisi, dan interpol kita, oleh polisi lokal. Lagipula, itu bukan karena kesengajaan, bukan by design. Nazaruddin lagi apes saja," ungkapnya di Gedung DPR, Selasa (9/8/2011).

Menurut politisi PDI-P ini, dari sejumlah keterangan aparat di Kolombia yang dimuat di media massa, penangkapan dilakukan karena informasi palsu di paspornya yang menimbulkan kecurigaan pada polisi lokal di Kolombia. Perwakilan Pemerintah Indonesia di Kolombia pun segera datang dengan tujuan awal memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang terlibat persoalan hukum. Setelah itu, barulah diketahui bahwa pria yang tertangkap tersebut mirip dengan buronan Indonesia yang bernama M Nazaruddin.

Menurut Pramono, pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera menjalin kerja sama untuk memulangkan Nazaruddin dan memastikan mantan anggota Komisi VII DPR itu tiba dengan selamat, termasuk seluruh barang bawaannya.

Pramono juga mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memimpin proses hukum bagi Nazaruddin begitu tiba di Tanah Air. Karena, menurut politisi PDI-P ini, KPK-lah yang telah menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka. KPK harus mampu menguak kebenaran dari pernyataan Nazaruddin yang telah melibatkan banyak petinggi Partai Demokrat dan politisi partai lainnya, bahkan pimpinan KPK sendiri.

"Yang paling penting, ini momentum KPK memulihkan kredibilitasnya. Kita harus akui, persoalan Nazaruddin telah membuat citra KPK terganggu. Kenapa momentum ini penting? Untuk memberi jawaban bagi KPK supaya memberi perlakuan sama kepada siapa pun, termasuk mereka yang dekat dengan lingkaran kekuasaan," tandasnya kemudian. KOMPAS.com

0 komentar:

Poskan Komentar