DAPATKAN UANG CUMA-CUMA DISINI ..!

Sri Mulyani Berbagi Pengalaman Krisis

Kamis, 11 Agustus 2011

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang kini menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, berbagi pengalaman krisis di Indonesia kepada dunia Arab atau Timur Tengah yang saat ini masih dilanda kekisruhan politik dan sosial.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua konsep penting yang nyaris didukung secara universal. Karena itu, para pemimpin baru tidak boleh mudah menyerah ketika perjuangan untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin berat.

Sri Mulyani berpendapat, kekisruhan di Timur Tengah merupakan masa transisi yang hampir sama dengan Indonesia sehingga bisa menjadi kesempatan baik untuk menyelesaikan beragam masalah di kawasan itu.

"Masa transisi juga membawa kesempatan baik. Pada tahun 1990-an, saya adalah salah satu warga Indonesia yang menuntut dan kemudian merayakan berakhirnya kepemimpinan otoriter Soeharto. Saya bergabung dalam pemerintahan baru setelah dia mundur," ungkap Sri.

"Banyak pengamat yang mengira bahwa Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tidak akan mampu mempertahankan demokrasinya dan akan berakhir porak-poranda," ujarnya dalam sebuah esai yang dilansir situs resmi Bank Dunia di Washington DC, Rabu (10/8/2011).

Menurut Sri Mulyani, tugas yang diemban kami sangat berat. Namun, kami berhasil membuktikan sebaliknya, sekaligus memetik pelajaran berharga.

"Mungkin yang terpenting, kami belajar bahwa tidak ada satu-solusi-untuk-semua dalam membangun demokrasi. Negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara kelak akan menghadapi tantangan unik, yang perlu ditanggapi dengan cara mereka sendiri. Kendati demikian, mereka perlu meninggalkan masa lalu, baik secara nyata maupun simbolis. Para pejabat pemerintah baru juga perlu mensinyalir bahwa cara-cara lama sudah berakhir," paparnya.

Menurut Sri, perubahan perlu dimanifestasikan secara formal, dengan undang-undang baru yang disosialisasikan secara luas. Undang-undang yang mampu menjamin kebebasan berekspresi, pemilihan umum yang bebas dan independen, dan keleluasaan berasosiasi menjadi sangat krusial. Masyarakat juga harus memahami bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, kelancaran masa transisi akan terancam.

"Lebih dari itu, korupsi adalah akar dari kehancuran pembangunan di mana pun, dan untuk itu pemerintahan baru harus bekerja cepat untuk membangun lembaga dan prosedur untuk melawannya," ungkapnya.

"Transparansi dan akuntabilitas adalah dua konsep penting yang nyaris didukung secara universal. Karena itu, para pemimpin baru tidak boleh mudah menyerah ketika perjuangan untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin berat," tandas Sri Mulyani.

Ia menambahkan, organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal, wakil kelompok miskin dan rentan, serta kaum perempuan juga memainkan peran penting, dan karena itu seyogianya dilibatkan di tiap tahap pengambilan keputusan.

Menurut mantan Menkeu ini, di Indonesia, sekitar seratus undang-undang baru ditandatangani dalam kurun 18 bulan, meliputi segala bidang, dari kebebasan pers hingga pemilihan umum, korupsi, desentralisasi, dan persaingan usaha. Kita juga meratifikasi legislasi keuangan publik dan mengukuhkan kedaulatan bank sentral.

Sri Mulyani menambahkan, pemimpin-pemimpin baru juga perlu mengantisipasi dan mengelola segala tantangan. Pada masa pascarevolusi, harapan publik akan menjulang tinggi dan rintangan untuk mewujudkan harapan tersebut sangat besar. "Saya tahu dari pengalaman pribadi bahwa kita tidak selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Kita harus berkompromi dan menerima hasil terbaik yang dapat dicapai pada saat itu," jelasnya.

Ancaman keamanan juga merupakan salah satu tantangan yang paling serius pada masa transisi. Rasa nasionalisme akan menguat, dan sentimen ini akan dieksploitasi para politisi dan kelompok-kelompok yang berkepentingan. Reformasi membutuhkan waktu, dan para birokrat lama belum tentu mampu menerapkannya.

"Di Indonesia kita menggunakan beragam inovasi untuk menanggulangi dilema semacam itu. Contohnya, kita menunjuk hakim independen untuk pimpin sidang kepailitan dan korupsi karena para hakim karier sudah ternoda. Sama halnya ketika kita memulai program padat karya sebagai bagian dari agenda pro-miskin: kita meminta masyarakat untuk memimpin proses," paparnya.

"Dalam wacana yang lebih luas, pemimpin-pemimpin baru berada dalam posisi yang pas untuk memastikan kinerja ekonomi yang baik. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memulihkan perekonomian dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengusaha, terutama dari sektor usaha kecil dan menengah, yang banyak menciptakan lapangan kerja. Perlu kita ingat, revolusi yang baru-baru ini terjadi diawali oleh aksi bakar diri seorang penjual buah dari Tunisia yang dilecehkan oleh pihak yang berwenang," tulis Sri Mulyani.

"Namun, pertumbuhan ekonomi tak akan berkelanjutan tanpa akuntabilitas dan inklusi sosial, dan pemerintahan baru sering kali dihadapi pilihan sulit dalam rangka melindungi kaum miskin dan rentan. Mereka mungkin perlu menghapus subsidi-subsidi salah arah agar ada cukup anggaran untuk mendanai program-program pemberantasan kemiskinan yang lebih terarah," demikian Sri Mulyani. KOMPAS.com

0 komentar:

Poskan Komentar