DAPATKAN UANG CUMA-CUMA DISINI ..!

Lawatan DPR Jadi Bahan Sindiran & Tertawaan Mahasiswa dan Warga

Kamis, 05 Mei 2011
Kamis, 5 Mei 2011 05:19 wib
Ilustrasi
JAKARTA - Ulah DPR yang ngotot melawat ke mancanegara tak hanya menuai kritik, tapi juga menjadi bahan sindiran dan tertawaan. Setidaknya hal itu dialami rombongan Komisi VIII DPR pimpinan Abdul Kadir Karding yang terbang ke Australia.

Sebuah rekaman video sesi tanya jawab dalam pertemuan para wakil rakyat dari Komisi VIII DPR dengan sejumlah pelajar, mahasiswa, dan warga negara Indonesia (WNI) di Konsulat Jenderal RI di Melbourne pada Sabtu 30 April malam waktu setempat diunggah di situs Youtube.

Dalam video tersebut tergambar kebingungan para anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Fakir Miskin Komisi VIII DPR saat ditanya alamat e-mail mereka. Adegan kebingungan itulah yang memancing gelak tawa hadirin.

Dalam rekaman ini terdengar beberapa kali hadirin tertawa mendengar jawaban anggota Dewan.Terlebih, para wakil rakyat dan pembawa acara menyebutkan e-mail resmi Komisi VIII dengan penyedia layanan e-mail gratis yakni komisi-VIII@yahoo.com, bukan dengan .go.id seperti lazim digunakan lembaga negara lainnya di Indonesia.

Jawaban tersebut sengaja diulang-ulang oleh si pembuat video dan diselipkan pertanyaan “what” sesudahnya untuk mengesankan ketidakyakinannya alamat resmi Parlemen di Indonesia diakhiri dengan .com.

Mengenai penulisan alamat e-mail pun para wakil rakyat tidak memberi jawaban pasti apakah angkanya dengan angka Romawi seperti di atas, angka 8 biasa (komisi8@yahoo. com) atau dikombinasikan dengan tanda strip, titik, maupun garis bawah.

Video berjudul “Email Resmi Komisi 8 DPR RI” ini diunggah oleh pemilik akun ppiaLATROBE dan putracelebes01 dengan durasi sama yakni 1 menit 27 detik. Hingga tadi malam, video tersebut sudah diklik 13.974 kali.

Sementara itu, dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding,Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia menyampaikan evaluasi atas kunjungan kerja para wakil rakyat di Australia yang dilaksanakan pada 27 April-2 Mei 2011 dengan biaya lebih dari Rp811 juta tersebut. Dalam evaluasi itu,PPI Australia antara lain menyatakan bahwa lawatan efektif para wakil rakyat hanya empat dari enam hari kunjungan.

Pemilihan Australia sebagai negara tujuan studi banding untuk bahan RUU Fakir Miskin pun tidak tepat karena karakter pembangunan kesejahteraannya sangat berbeda.

Menurut PPI Australia,jumlah anggota rombongan juga sangat besar yakni 16 orang. “Kami, PPI Australia menilai kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Australia tidak efisien, sehingga memboroskan uang negara,”ujar Ketua Umum PPI Australia Mochamad Subhan Zein.

PPI Australia merekomendasikan anggaran lawatan ke mancanegara lebih baik dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat seperti kursus bahasa bagi para anggota DPR maupun pelatihan teknologi informasi (TI).

Dalam pertemuan dengan pejabat Australia, banyak waktu terbuang untuk proses penerjemahan. Dari hasil pertemuan panja dengan dua pejabat Australia diketahui pula bahwa data dan informasi diberikan dengan presentasi verbal,Power Point, ceramah, dan tanya jawab.

Itu pun digelar di Kedutaan Besar RI di Canberra. Tim tidak langsung turun ke komunitas atau kantor-kantor pelayanan sosial pemerintah setempat. “Jadi sebenarnya rombongan tidak perlu datang ke sini, komunikasi bisa lewat internet atau telekonferensi,” ungkap Subhan.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menyampaikan terima kasih atas evaluasi PPI Australia terkait kunjungan kerja Panja RUU Fakir Miskin beberapa waktu lalu.

Namun, dia menekankan ada beberapa hal yang harus diluruskan dalam evaluasi itu karena tidak sesuai kenyataan. ”Koordinasi kami dengan pihak Australia sudah sangat rapi. Jadwal bahkan sudah disusun sebelumnya setelah kami lebih dulu bertemu Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty di Jakarta,” tandas Karding.

Dia juga menyatakan, kunjungan panja ke enam institusi di Negeri Kanguru relevan dengan penyusunan RUU Fakir Miskin karena semuanya bergiat di bidang kebijakan sosial, penanganan fakir miskin, dan penyelenggara sistem jaringan sosial.

Lantas, apakah alamat email resmi Komisi 8 DPR? Karding meminta persoalan yang membuat heboh dunia maya di Twitter dan Youtubetersebut tidak terus dibesar-besarkan. Apalagi,saat ini komisinya sudah membuat e-mail sementara untuk menampung aspirasi masyarakat.

“E-mail resmi Komisi VIII DPR sementara menggunakan set_komisi8 @dpr.go.id,” sebutnya.
Kamis, 5 Mei 2011 05:19 wib
Ilustrasi
Ilustrasi
JAKARTA - Ulah DPR yang ngotot melawat ke mancanegara tak hanya menuai kritik, tapi juga menjadi bahan sindiran dan tertawaan. Setidaknya hal itu dialami rombongan Komisi VIII DPR pimpinan Abdul Kadir Karding yang terbang ke Australia.

Sebuah rekaman video sesi tanya jawab dalam pertemuan para wakil rakyat dari Komisi VIII DPR dengan sejumlah pelajar, mahasiswa, dan warga negara Indonesia (WNI) di Konsulat Jenderal RI di Melbourne pada Sabtu 30 April malam waktu setempat diunggah di situs Youtube.

Dalam video tersebut tergambar kebingungan para anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Fakir Miskin Komisi VIII DPR saat ditanya alamat e-mail mereka. Adegan kebingungan itulah yang memancing gelak tawa hadirin.

Dalam rekaman ini terdengar beberapa kali hadirin tertawa mendengar jawaban anggota Dewan.Terlebih, para wakil rakyat dan pembawa acara menyebutkan e-mail resmi Komisi VIII dengan penyedia layanan e-mail gratis yakni komisi-VIII@yahoo.com, bukan dengan .go.id seperti lazim digunakan lembaga negara lainnya di Indonesia.

Jawaban tersebut sengaja diulang-ulang oleh si pembuat video dan diselipkan pertanyaan “what” sesudahnya untuk mengesankan ketidakyakinannya alamat resmi Parlemen di Indonesia diakhiri dengan .com.

Mengenai penulisan alamat e-mail pun para wakil rakyat tidak memberi jawaban pasti apakah angkanya dengan angka Romawi seperti di atas, angka 8 biasa (komisi8@yahoo. com) atau dikombinasikan dengan tanda strip, titik, maupun garis bawah.

Video berjudul “Email Resmi Komisi 8 DPR RI” ini diunggah oleh pemilik akun ppiaLATROBE dan putracelebes01 dengan durasi sama yakni 1 menit 27 detik. Hingga tadi malam, video tersebut sudah diklik 13.974 kali.

Sementara itu, dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding,Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia menyampaikan evaluasi atas kunjungan kerja para wakil rakyat di Australia yang dilaksanakan pada 27 April-2 Mei 2011 dengan biaya lebih dari Rp811 juta tersebut. Dalam evaluasi itu,PPI Australia antara lain menyatakan bahwa lawatan efektif para wakil rakyat hanya empat dari enam hari kunjungan.

Pemilihan Australia sebagai negara tujuan studi banding untuk bahan RUU Fakir Miskin pun tidak tepat karena karakter pembangunan kesejahteraannya sangat berbeda.

Menurut PPI Australia,jumlah anggota rombongan juga sangat besar yakni 16 orang. “Kami, PPI Australia menilai kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Australia tidak efisien, sehingga memboroskan uang negara,”ujar Ketua Umum PPI Australia Mochamad Subhan Zein.

PPI Australia merekomendasikan anggaran lawatan ke mancanegara lebih baik dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat seperti kursus bahasa bagi para anggota DPR maupun pelatihan teknologi informasi (TI).

Dalam pertemuan dengan pejabat Australia, banyak waktu terbuang untuk proses penerjemahan. Dari hasil pertemuan panja dengan dua pejabat Australia diketahui pula bahwa data dan informasi diberikan dengan presentasi verbal,Power Point, ceramah, dan tanya jawab.

Itu pun digelar di Kedutaan Besar RI di Canberra. Tim tidak langsung turun ke komunitas atau kantor-kantor pelayanan sosial pemerintah setempat. “Jadi sebenarnya rombongan tidak perlu datang ke sini, komunikasi bisa lewat internet atau telekonferensi,” ungkap Subhan.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menyampaikan terima kasih atas evaluasi PPI Australia terkait kunjungan kerja Panja RUU Fakir Miskin beberapa waktu lalu.

Namun, dia menekankan ada beberapa hal yang harus diluruskan dalam evaluasi itu karena tidak sesuai kenyataan. ”Koordinasi kami dengan pihak Australia sudah sangat rapi. Jadwal bahkan sudah disusun sebelumnya setelah kami lebih dulu bertemu Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty di Jakarta,” tandas Karding.

Dia juga menyatakan, kunjungan panja ke enam institusi di Negeri Kanguru relevan dengan penyusunan RUU Fakir Miskin karena semuanya bergiat di bidang kebijakan sosial, penanganan fakir miskin, dan penyelenggara sistem jaringan sosial.

Lantas, apakah alamat email resmi Komisi 8 DPR? Karding meminta persoalan yang membuat heboh dunia maya di Twitter dan Youtubetersebut tidak terus dibesar-besarkan. Apalagi,saat ini komisinya sudah membuat e-mail sementara untuk menampung aspirasi masyarakat.

“E-mail resmi Komisi VIII DPR sementara menggunakan set_komisi8 @dpr.go.id,” sebutnya.
Kamis, 5 Mei 2011 05:19 wib
Ilustrasi
Ilustrasi
JAKARTA - Ulah DPR yang ngotot melawat ke mancanegara tak hanya menuai kritik, tapi juga menjadi bahan sindiran dan tertawaan. Setidaknya hal itu dialami rombongan Komisi VIII DPR pimpinan Abdul Kadir Karding yang terbang ke Australia.

Sebuah rekaman video sesi tanya jawab dalam pertemuan para wakil rakyat dari Komisi VIII DPR dengan sejumlah pelajar, mahasiswa, dan warga negara Indonesia (WNI) di Konsulat Jenderal RI di Melbourne pada Sabtu 30 April malam waktu setempat diunggah di situs Youtube.

Dalam video tersebut tergambar kebingungan para anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Fakir Miskin Komisi VIII DPR saat ditanya alamat e-mail mereka. Adegan kebingungan itulah yang memancing gelak tawa hadirin.

Dalam rekaman ini terdengar beberapa kali hadirin tertawa mendengar jawaban anggota Dewan.Terlebih, para wakil rakyat dan pembawa acara menyebutkan e-mail resmi Komisi VIII dengan penyedia layanan e-mail gratis yakni komisi-VIII@yahoo.com, bukan dengan .go.id seperti lazim digunakan lembaga negara lainnya di Indonesia.

Jawaban tersebut sengaja diulang-ulang oleh si pembuat video dan diselipkan pertanyaan “what” sesudahnya untuk mengesankan ketidakyakinannya alamat resmi Parlemen di Indonesia diakhiri dengan .com.

Mengenai penulisan alamat e-mail pun para wakil rakyat tidak memberi jawaban pasti apakah angkanya dengan angka Romawi seperti di atas, angka 8 biasa (komisi8@yahoo. com) atau dikombinasikan dengan tanda strip, titik, maupun garis bawah.

Video berjudul “Email Resmi Komisi 8 DPR RI” ini diunggah oleh pemilik akun ppiaLATROBE dan putracelebes01 dengan durasi sama yakni 1 menit 27 detik. Hingga tadi malam, video tersebut sudah diklik 13.974 kali.

Sementara itu, dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding,Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia menyampaikan evaluasi atas kunjungan kerja para wakil rakyat di Australia yang dilaksanakan pada 27 April-2 Mei 2011 dengan biaya lebih dari Rp811 juta tersebut. Dalam evaluasi itu,PPI Australia antara lain menyatakan bahwa lawatan efektif para wakil rakyat hanya empat dari enam hari kunjungan.

Pemilihan Australia sebagai negara tujuan studi banding untuk bahan RUU Fakir Miskin pun tidak tepat karena karakter pembangunan kesejahteraannya sangat berbeda.

Menurut PPI Australia,jumlah anggota rombongan juga sangat besar yakni 16 orang. “Kami, PPI Australia menilai kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Australia tidak efisien, sehingga memboroskan uang negara,”ujar Ketua Umum PPI Australia Mochamad Subhan Zein.

PPI Australia merekomendasikan anggaran lawatan ke mancanegara lebih baik dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat seperti kursus bahasa bagi para anggota DPR maupun pelatihan teknologi informasi (TI).

Dalam pertemuan dengan pejabat Australia, banyak waktu terbuang untuk proses penerjemahan. Dari hasil pertemuan panja dengan dua pejabat Australia diketahui pula bahwa data dan informasi diberikan dengan presentasi verbal,Power Point, ceramah, dan tanya jawab.

Itu pun digelar di Kedutaan Besar RI di Canberra. Tim tidak langsung turun ke komunitas atau kantor-kantor pelayanan sosial pemerintah setempat. “Jadi sebenarnya rombongan tidak perlu datang ke sini, komunikasi bisa lewat internet atau telekonferensi,” ungkap Subhan.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menyampaikan terima kasih atas evaluasi PPI Australia terkait kunjungan kerja Panja RUU Fakir Miskin beberapa waktu lalu.

Namun, dia menekankan ada beberapa hal yang harus diluruskan dalam evaluasi itu karena tidak sesuai kenyataan. ”Koordinasi kami dengan pihak Australia sudah sangat rapi. Jadwal bahkan sudah disusun sebelumnya setelah kami lebih dulu bertemu Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty di Jakarta,” tandas Karding.

Dia juga menyatakan, kunjungan panja ke enam institusi di Negeri Kanguru relevan dengan penyusunan RUU Fakir Miskin karena semuanya bergiat di bidang kebijakan sosial, penanganan fakir miskin, dan penyelenggara sistem jaringan sosial.

Lantas, apakah alamat email resmi Komisi 8 DPR? Karding meminta persoalan yang membuat heboh dunia maya di Twitter dan Youtubetersebut tidak terus dibesar-besarkan. Apalagi,saat ini komisinya sudah membuat e-mail sementara untuk menampung aspirasi masyarakat.

“E-mail resmi Komisi VIII DPR sementara menggunakan set_komisi8 @dpr.go.id,” sebutnya. news.okezone.com

0 komentar:

Poskan Komentar